SOLOK – Alumni kaget, karena satu lokal di SMA Negeri 1 Kota Solok diisi 45 siswa pada tahun pendidikan 2012-2013. Muatan lokal SMA 1 ini amat melebihi kapasitas. Biasanya kelas X hanya tujuh lokal, kini membengkak menjadi 10 lokal plus lokal sekolah berstandar internasional (SBI).
Kondisi demikian dikhawatirkan peningkatan mutu yang menjadi obsesi Pemko hanya menjadi khayalan belaka ke depan, jika setiap tahun lokal diisi 45 siswa.

Kekagetan itu, dikemukakan alumni SMA 1, Yogi yang menjadi mahasiswa undangan dan kini duduk pada semester 6 di Universitas Indonesia (UI), Juga Nanda, mahasiswa Universitas Andalas Padang (Unand) dan M. Ikhsan, mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada pekan lalu.

Tingginya peminat SMA 1 bukan hal yang baru, tetapi telah terjadi semenjak berdirinya SMA tertua di Kota Solok tersebut. Juga telah melahirkan banyak alumni yang berhasil dan dalam menyandang status sosial. Setiap tahun ajaran baru, alumni SMA 1 Kota Solok selalu teratas diterima di perguruan tinggi negeri favorit di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Bahkan tahun pendidikan 2012-2013, berdasarkan informasi yang didapatkan sebanyak 160 alumni SMA 1 diterima di PTN favorit. Di antaranya terbanyak di Universitas Pajajaran.

Menyikapi tingginya peminat dan untuk mempertahankan mutu, sudah sepantasnya tokoh-tokoh/perantau Kota Solok yang berduit banyak mendirikan lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK) sampai SMA yang bonavid di kota ini. Ke depan lokal-lokal SMA 1 tidak lagi memuat 45 siswa, tetapi menerapkan standar yaitu 30 siswa/lokal.

“Alasan untuk biaya ringan bagi masyarakat tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemko. Karena SDIT Iqra, dengan uang masuk dan lainnya sebesar Rp3 juta, tetap saja diserbu masyarakat,” ujar mereka..

Dikatakan alumni tersebut, jika ada SMP dan SMA yang selevel dengan SMP 1 dan SMA 1 Kota Solok, optimis akan diserbu masyarakat. SMA 1 sudah seharusnya dibebaskan dari intervensi dan intimidasi dari berbagai komponen masyarakat.

Sementara itu, dalam beberapa dekade belakangan ini diduga banyak pejabat publik yang setiap tahun pendidikan baru memasukkan tamatan-tamatan SLTP dengan alasan orangtua miskin, jika tidak di SMA 1 mereka tidak akan sekolah serta berbagai alasan lainnya.

sumber