Pemerintah Kota (Pemko) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menyepakati penganggaran dana untuk pelayanan kesehatan warga sebesar Rp4 miliar. Sebanyak Rp2 miliar akan dimanfaatkan sebagai dana asuransi kesehatan seluruh warga kota. Sedangkan dana Rp2 miliar akan dimanfaatkan sebagai dana cadangan untuk pengobatan warga yang menderita penyakit berbiaya besar dan pengobatan ke luar daerah.

Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can menyatakan dana Rp2 miliar tersebut akan diprioritaskan untuk warga miskin yang tidak terdata dan termasuk pada program jaminas kesehatan nasional (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Berikutnya terhadap warga yang tidak ikut pada program asuransi kesehatan, seperti PNS, TNI, Polri dan lainnya.

"Kita harapkan program ini akan menjamin setiap warga kota terjamin kesehatan dan pengobatannya di semua tingkat. Selama ini, pengobatan gratis kita baru di tingkat Puskesmas. Kalau ingin pengobatan lebih lanjut, butuh rujukan dulu kalau ingin ke rumah sakit. Jika program ini telah diberlakukan, maka setiap warga kota yang memiliki kartu asuransi ini akan gratis berobat dimana saja, seperti layaknya memiliki kartu Askes," ujarnya.

Yutris Can juga mengharapkan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solok sebagai ujung tombak program ini bisa bekerja maksimal dan berkoordinasi dengan dinas catatan sipil dan dinas terkait lainnya agar seluruh warga terdata dalam asuransi ini. Beliau juga menegaskan pihaknya berharap tak satupun warga kota nantinya yang tidak terjamin kesehatannya setelah diberlakukannya program ini.

"Program ini berangkat dari kenyataan masih ada warga kita yang memilih menahan sakit karena takut dengan biaya berobat yang tinggi. Hal itu tidak terjadi sekali atau dua kali di sini.Karena itu, kita harapkan warga juga berpartisipasi aktif di program ini. Sehingga, nantinya kita tidak mendengar lagi ada pasien yang tidak mau berobat karena tidak ada biaya.," lanjutnya.

Mengenai kemungkinan akan membanjirnya warga daerah lain yang ingin memiliki KTP Kota Solok, Yutris Can menyatakan hal itu tidak akan terjadi. Karena untuk mendapatkan KTP Kota Solok, telah ada aturan dan persyaratan yang berlaku. Justru Boris (sapaan Yutris Can,red) warga Kota Solok yang belum memiliki KTP akan proaktif mengurus KTP dan kartu keluarganya.

"Karena salah satu syaratnya adalah memiliki KTP Kota Solok, warga Kota Solok yang belum memiliki KTP justru akan proaktif mengurus KTP berikut dokumen kependudukan lainnya. Namun kita kembali tegaskan tujuan program ini adalah untuk menjamin kesehatan warga kota dan tidak ada lagi warga Kota Solok yang menderita karena penyakit, namun tidak mau berobat karena takut tidak memiliki biaya," tandasnya.